Tanya Jawab BPJS- Perusahaan dan Karyawan

faq_help

Tanya-jawab seputar BPJS Bagian 3, kali ini tentang pendaftaran kepesertaan BPJS untuk Perusahaan dan Karyawan.

Tanya Jawab BPJS– Perusahaan dan Karyawan

Pertanyaan

Kapan batas akhir pendaftaran BPJS?

Jawaban

  • BUMN, Badan usaha besar, menengah, dan kecil wajib menjadi peserta JKN paling lambat 1 Januari 2015;
  • Bagi Badan usaha mikro paling lambat 1 Januari 2016;
  • Dan bagi PBPU dan Bukan Pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019.

Pertanyaan

Bagaimana prosedur pendaftaran bagi peserta PPU?

Jawaban

Pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui perusahaan ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat. Syaratnya : Mengisi Formulir Registrasi Badan Usaha (melampirkan NPWP Badan/SIUP/ TDP/domisili) dan menyampaikan data peserta sesuai format yang ditentukan. setelah mendaftar maka setiap perusahaan akan mendapatkan nomor virtual account, kemudian lakukan pembayaran ke Bank BRI/Mandiri/BNI, bukti pembayarannya diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu/ mencetak kartu e-ID secara mandiri di perusahaan.

Pertanyaan

Gaji / upah apa yang digunakan dasar perhitungan ?

Jawaban

  • PNS/TNI/PORI : menggunakan gaji pokok dan tunjangan keluarga
  • PPnPN: menggunakan penghasilan tetap
  • Peserta PPU Lainnya: menggunakan gaji/upah dengan tunjangan tetap

Pertanyaan

Berapakah besaran iuran yang harus dibayarkan oleh peserta PPU?

Jawaban

  1. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibayar melalui APBN/APBD sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dibayar dengan ketentuan:
    1. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja;
    2. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
  2. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPU selain Peserta diatas adalah sebesar 4,5% (mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5%) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:
    1.  4% dibayar oleh Pemberi Kerja ;
    2. 0,5% dibayar oleh Peserta (mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 1%) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPU dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak.

Pertanyaan

Berapa orang yang ditanggung dari iuran yang dibayarkan?

Jawaban

Iuran yang dibayarkan oleh peserta PPU menanggung maksimal lima orang per keluarga, meliputi pekerja, istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah

Pertanyaan

Bagaimana perhitungan iuran penambahan 1% bagi anggota keluarga tambahan?

Jawaban

Iuran 1% bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara sebesar gaji/upah dengan tunjangan keluarga Iuran 1% bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 1% dari Gaji/Upah dengan batas atas 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) status kawin dengan 1 orang anak. Iuran 1% bagi PPU Lainnya sebesar 1% dari Gaji/Upah dan tunjangan tetap dengan batas atas 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) status kawin dengan 1 orang anak.

Pertanyaan

Bagaimana cara mendaftarkan Anggota keluarga tambahan?

Jawaban

  1. Pendaftaran secara kolektif dari Perusahaan
    1. Pekerja memberikan surat kuasa kepada pemberi kerja untuk menambah iurannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
    2. Perusahaan mengumpulkan data anggota keluarga tambahan untuk didaftarkan sesuai Surat Kuasa.
    3. Perusahaan akan mendaftarkan secara kolektif dan akan memotong gaji sebesar 1% dan masuk ke Virtual Account Perusahaan tersebut
  2. Pendaftaran secara perorangan oleh pekerja
    1. Anggota keluarga tambahan didaftarkan secara perorangan oleh pekerja
    2. Penanggung jawab perusahaan dsapat membantu pendaftaran awal
    3. Masing-masing anggota keluarga tambahan akan mendapatkan Virtual Account.

  • junaedi

    bagaimana caranya apabila dari kartu bpjs no nik salah dengan no nik di ktp peserta???

  • indra

    apabila kartu bpjs sudah terdaftar tetapi belum tercetak, apakah bisa untuk berobat di klinik terdekat

  • ameli

    Bpjs dari perusahaan yg dulu sudah non aktif selama 6 bulan apa masih bisa di aktifkan kembali ?
    Dan di pindah ke bpjs mandiri serta bagai mana cara nya ??

  • Katiyono HRD B69 Group

    Dengan hormat,

    Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 UU No.40 Tahun 2004 “Pemberi kerja SECARA BERTAHAP wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial….dst”

    Pertanyaan saya :
    Jika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mensyaratkan jumlah pekerja yang wajib didaftarkan secara kolektif sekurang-kurangnya 5 (lima) orang (jika kurang dari 5 orang pendaftarannya ditolak), apakah persyaratan tsb.dapat dikatagorikan bertentangan dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 UUNo.40 Tahun 2004.

    Terimakasih.
    Salam
    KBSp